DETAKPAPUA.COM, NABIRE – Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare pastikan TNI-Polri siap amankan titik lolasi pelaksanaan pleno 3 kabupaten yang diagendakan bakal dilaksanakan di Nabire, Papua Tengah.
Brigjen Papare kepada wartawan mengatakan, untuk Provinsi Papua Tengah, terdapat 5 kabupaten yang mengalami keterlambatan pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten.
Lima kabupaten tersebut diantaranya, Kabupaten Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Kabupaten Paniai.
BACA JUGA: Oktovianus Takimai: 3 Kabupaten Laksanakan Pleno di Nabire Papua Tengah
“Per hari kemarin, khusus untuk Kabupaten Mimika sudah diselesaikan, dan hari ini sudah bergeser dari Mimika untuk melanjutkan pleno tingkat provinsi. Jadi masih tersisa 4 kabupaten yang belum menyelesaikan pleno tingkat kabupaten,” kata Brigjen Papare.
Dikatakan, dengan adanya gangguan Kamtibmas, sehingga oleh arahan dan petunjuk dari KPU RI bahwa pelaksanaan pleno tingkat kabupaten dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pleno tingkat kabupaten di Nabire.
Sementara untuk Kabupaten Paniai, pleno tingkat kabupaten akan tetap dilakukan di Paniai.
Brigjen Papare menambahkan, untuk pengamanan, pelaksanaan pleno tingkat kabupaten dan tingkat provinsi akan di pusatkan di satu lokasi yaitu Aula LPP RI.
“Nah ini memudahkan kita untuk pengamanan. Sehingga satu lokasi ini baik kita di Polri maupun TNI, kita akan all out melaksanakan pengamanan itu sesuai dengan ring 1, ring 2, dan ring 3,” tukasnya.
BACA JUGA: SEMPAT TERTUNDA, 2 Kabupaten Laksanakan Pleno Tingkat Provinsi Papua Tengah Hari Ini
Sementara untuk jumlah personil yang disiapkan, akan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.
“Jadi saya rasa untuk keamanan yang kita siapkan baik dari TNI maupun Polri ini sudah maksimal,” tegasnya.
Ia pun berharap, pelaksanaan pleno tingkat kabupaten yang belum diselesaikan dapat berjalan aman dan lancar.
Untuk itu, dirinya menghimbau kepada semua masyarakat, terutama kepada massa pendukung dari masing-masing Paslon, apabila datang menyaksikan pleno tersebut, agar tidak membawa perlengkapan atau peralatan perang, atau senjata tajam seperti panah, parang, tombak dan sebagainya.
“Ini pesta demokrasi, kita berharap kepada seluruh masyarakat, pendukung Paslon datang dengan hati yang sukacita untuk menyaksikan siapa calon mereka yang mungkin mendapatkan suara terbanyak,” harapnya.
Dikatakan, apabila tidak mengindahkan peringatan tersebut, dan didapati ada yang membawa senjata tajam, maka ada konsekuensi sanksi tegas menanti.
“Pastinya kami dari pihak keamanan, TNI-Polri akan melakukan razia, dan akan melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar,” pungkasnya. (*)
