Total anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bumi Cenderawasih mencapai 1.438 orang. KKB atau OPM tersebut juga dilengkapi senjata api (senpi). DETAKPAPAPUA.COM, JAKARTA – Total anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bumi Cenderawasih mencapai 1.438 orang.
KKB atau OPM tersebut juga dilengkapi senjata api (senpi).
Hal ini dikatakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Dikatakan, selain itu, KKB atau OPM tersebut memiliki 24 jaringan di wilayah Papua.
“Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 angggota dan mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” kata Sigit.
BACA JUGA: LAGI, Satgas Ops Damai Cartenz Tangkap OPM Puncak: Mairon Tabuni Berstatus DPO
Dari data yang dipaparkan Sigit, daerah rawan KKB atau OPM di Papua berada di Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika.
Sigit menilai, hal ini mengakibatkan Papua menjadi daerah dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Dan ini tentunya memiliki kerawanan yang tinggi khususya pada saat pilkada nanti sehingga kami memang mmberikan perhatian khusus,” ujarnya.
Selain itu, ia memaparkan data gangguan KKB sejak awal 2024 hingga saat ini.
Tercatat, ada 217 aksi dengan jumlah 104 korban dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 luka-luka.
“Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pimpinan OPM Ditangkap, BMP-RI Biak Numfor Apresiasi Satgas Ops Damai Cartenz
Selanjutnya, Sigit mengungkap, ada kelompok KKB yang bergerak secara politik. Hingga saat ini, mereka sudah melakukan setidaknya 205 aksi.
“Mereka melakukan 205 aksi ada 4 kelompok dari mulai KNPB, ULMWP, GRPWP, dan seterusnya,” kata Sigit.
Jenderal bintang empat ini menambahkan, kelompok KKB yang bergerak secara politis itu kerap mengangkat aksi isu marginalisasi dan diskriminasi, sejarah intergrasi dan status politik, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua.
“Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua,” ujar Sigit. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
