KOLASE - Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi atensi khusus Polri (kiri) dan Pernyataan Direktur Utama PT Bangun Mandiri Papua, Benyamin (kanan). DETAKPAPUA.COM, JAYAPURA – Pernyataan Direktur Utama PT Bangun Mandiri Papua, Benyamin Tiris tentang dirinya belum dibayar oleh KPU Sarmi dan bakal memalang kantor dan TPS menjadi sorotan pembaca.
Ikhwal rencana pemalangan kantor KPU Sarmi dan sejumlah TPS saat Pilkada tersebut karena pihak KPU Sarmi sama sekali belum menyelesaikan pembayaran proyek yang dikerjakan oleh PT Bangun Mandiri Papua.
BELUM DIBAYAR, Dirut PT Bangun Mandiri Papua Bakal Palang Kantor KPU Sarmi: Ini Kasusnya
“Saya sudah bersurat kepada semua stakholder yang ada di Kabupaten Sarmi sampai tingkat Provinsi Papua hingga terkait rencana pemalangan ini,” kata Benyamin kepada, Sabtu (16/11/2024).
Dijelaskan, akibat tidak dibayarkannya uang tahap pertama proyek pembangunan Kantor KPU Sarmi, dirinya saat ini telah dilaporkan ke Polda Papua dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
BACA JUGA: Ribuan Massa Hadiri Kampanye Terbuka MARI-YO dan Yanni – Jemmi, Sarmi Bungkus Nomor 2
“Saya saat ini statusnya tersangka oleh Polda Papua, karena saya dianggap belum mampu melunasi utang saya di bank yang sudah jatuh tempo,” ujarnya.
Kata Benyamin, dirinya melakukan pemimjaman ke Bank BRI untuk digunakan pengerjaan Kantor KPU Sarmi.
“Dana pinjaman tersebut saya gunakan untuk pembukaan lahan, penimbunan, pemadatan sampai fondasi pembangunan gedung dan pagar Kantor KPU Sarmi,” katanya.
“Jadi saat saya mendapat proyek pembangunan Kantor KPU sarmi pada tahun 2015, saya meminjam uang di Bank BRI dengan menunjukan SPK dan saat itu pihak KPU Sarmi juga hadir, sehingga bank memberikan saya dana dengan jaminan sebuah rumah dan ruko milik teman saya.”
“Namun saat pekerjaan tahap pertama selesai, saya ingin melanjutkan pekerjaan ke tahap kedua, namun pihak KPU Sarmi tidak juga mencairkan dana tersebut, akibatnya pekerjaan terhenti dan saya tidak mampu membayar kredit di bank BRI,” sambungnya.
Benyamin mengaku telah berkali-kali mencoba untuk bertemu dengan pihak KPU Sarmi guna menyelesaikan permasalahan tersebut, namun hingga kini (sudah 9 tahun) pihak KPU belum menunjukan niat baiknya untuk menyelesaikan kasus tersebut.
“Pekerjaan tahap pertama sudah saya selesaikan tepat waktu, lalu kenapa KPU Sarmi tidak melakukan pembayaran kepada perusahaan saya, ada apa? Malahan saya yang harus tanggung resiko dipersoalkan oleh pihak bank dan harus menanggung resiko dijadikan tersangka” kata Benyamin.
BACA JUGA: Kampanye Terbatas MARI-YO di Bonggo Sarmi, Warga Lega, Rasa Penasaran Terbayarkan
Benyamin pun berharap pihak KPU Sarmi bisa segera menyelesaikan pembayaran tahap pertama proyek pembangunan Kantor KPU, sehingga dirinya bisa segera menyelesaikan tanggungjawabnya dengan pihak bank.
“Saya mau tegaskan bahwa masih ada sepuluh hari lagi jelang Pilkada, kalau sampai 25 November 2024, pihak KPU Sarmi belum juga mau bertemu saya maka saya akan palang Kantor KPU Sarmi dan semua TPS yang ada di Sarmi,” ancam Benyamin.
OPM Semakin Banyak di Papua, Kapolri Minta Hal Ini ke Brimob
Jumlah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bumi Cenderawasih mencapai 1.438 orang.
Hal ini dikatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-79 Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11/2024).
“Kita lihat sebelum pengumuman DOB (daerah otonom baru), dan juga perubahan terkait dengan kebijakan dana otsus (otonomi khusus), saya ingat beberapa tahun yang lalu jumlah KKB kita masih kurang lebih sekitar 300,” ujar Sigit, Kamis.
“Namun pasca itu, yang terjadi saat ini jumlah KKB kita melebihi 1.400 kalau enggak salah ya, 1.200. Dan jaringannya juga semakin bertambah,” kata dia.
Menurut Sigit, bertambahnya jumlah KKB menandakan kebijakan pemerintah dalam menyejahterakan warga Papua masih belum diterima.
Sigit meminta Brimob untuk bersiap mengingat jumlah KKB semakin banyak.
BACA JUGA: Kapolri Beberkan 10 Daerah Rawan OPM di Bumi Cenderawasih, Ini Daftarnya!
“Artinya apa? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, belum bisa diterima dengan baik, atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga yang ada justru sebaliknya jumlah KKB-nya yang semakin meningkat. Sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi ini,” kata Sigit.
Sigit memaparkan, cara untuk memberi pemahaman kepada warga Papua bahwa pemerintah Indonesia serius dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi tantangan tersendiri.
Dia mengingatkan Brimob agar bersiap jika berhadapan dengan segala konflik sosial.
“Di sisi lain, kita juga berhadapan dengan masalah konflik-konflik sosial yang sebetulnya rekan-rekan memiliki tugas untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujar Sigit. (*)
