DETAKPAPUA.COM, NABIRE – Puluhan siswa SMP-SMA di Kabupaten Nabire, Papua Tengah digiring ke Mapolres Nabire karena melakukan aksi demo tolah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pelajar tersebut menuntut sekolah gratis.
“Pelajar yang melakukan demo ini menolak Makan Bergizi Gratis dari pemerintah. Alasannya banyak pemberitaan yang menyiarkan bahwa beberapa kota di Pulau Jawa pelajarnya keracunan sehingga mereka menolak program tersebut,” kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, Senin (17/2/2025).
Dikatakan, sejumlah pelajar tersebut diamankan di beberapa titik di Kota Nabire saat melakukan aksi demo tolak Program MBG. Setelah diamankan, langsung diberikan pemahaman di Polres Nabire.
“Mereka (pelajar) diamankan di dua lokasi berbeda yaitu di Kota Baru dan di depan Gereja Sion, Diatrik Karang Mulai,” ujarnya.
BACA JUGA: Soal Makan Bergizi Gratis, Pj Gubernur Damanik: Kami Masih Koordinasi dengan BGN
Samuel mengatakan, setelah para pelajar digiring ke Mapolres Nabire, mereka diberikan arahan soal manfaat dari program MBG tersebut. Ia menyebut, para pelajar tersebut berjanji tidak akan mengulangi aksi serupa.
“Mereka berjanji tidak melakukan aksi serupa,” katanya.
Ia mengatakan, tuntutan awal dari pelajar tersebut adalah sekolah gratis bukan makan gratis. Alasannya, ada beberapa pelajar di Pulau Jawa yang keracunan akibat program tersebut.
“Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orangtua mereka sudah menyiapkannya, namun yang menjadi persoalan mendasar masyarakat khususnya di Nabire adalah kebutuhan akan sekolah gratis,” kata Samuel.
Dikatakan, untuk persoalan siswa yang keracunan akibat program tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa hal tersebut belum tentu benar. Polres Nabire pun memberikan himbauan kepada pelajar bahwa program MBG masih dikaji oleh pemerintah Provinsi maupun kabuoaten dan juga Badan Gizi Nasional.

Pada pemberitaan sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan di Provinsi Papua Tengah. Pemprov Papua Tengah disebut masih dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ada beberapa provinsi yang sudah menerapkan program tersebut, namun untuk kita di Papua Tengah belum dilakukan. Kami masih melakukan koordinasi dengan BGN di pusat,” kata Pp Gubernur Papua Tengah Anwar Damanik kepada wartawan, Senin (13/1/2025).
Selain koordinasi dengan BGN, Pemprov Papua Tengah saat ini masih mendiskusikan ketersediaan bahan baku makan bergizi tersebut. Menurutnya, hal tersebut tengah dikoordinasikan dengan Forkopimda di delapan kabupaten.
BACA JUGA: Soal Makan Bergizi Gratis, Pj Gubernur Damanik: Kami Masih Koordinasi dengan BGN
“Tentunya, makanan yang nanti disajikan ada di dalamnya adalah makanan lokal yang ada di Papua Tengah,” ujarnya.
“Soal kandungan gizi dari makanan lokal tersebut, tentunya akan diatur oleh BGN,” sambungnya.
Disinggung soal berapa jumlah dapur umum yang bakal disediakan, Damanik mengatakan hingga kini pihaknya belum melakukan survei. Dia mengakui penyediaan infrastruktur untuk program ini menjadi tanggung jawab pihaknya.
“Infrastruktur tersebut meliputi, dapur umum, SDM, peralatan makan dan minum, dan lainnya,” pungkasnya. (*)