Wakil Ketua DPR Papua Tengah, Diben Elaby, meninjau aktivitas pedagang di pasar tradisional Nabire untuk melihat langsung kondisi ekonomi masyarakat. (Dok. Istimewa) DETAKPAPUA.COM, NABIRE – Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, melakukan inspeksi langsung ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Nabire pada Jumat, 30 Mei 2025, menyusul kritik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait rendahnya penyerapan anggaran di Provinsi Papua Tengah. Lokasi yang dikunjungi meliputi Pasar Smoker, Pasar Oyehe, dan Pasar Kalibobo.
Kunjungan ini bertujuan untuk menilai secara langsung kondisi ekonomi masyarakat Papua Tengah, khususnya terkait daya beli dan aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional.
Dalam pernyataannya, Diben menyatakan keprihatinan terhadap situasi ekonomi masyarakat yang dinilainya sangat lemah. Ia mengatakan bahwa daya beli masyarakat menurun drastis, terutama terhadap kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan ikan.
“Daya beli masyarakat sangat rendah. Banyak pedagang, terutama mama-mama Papua, mengeluhkan sepinya pembeli. Ini jelas menunjukkan adanya masalah serius di tingkat ekonomi rumah tangga,” ujar Diben.
Ia menambahkan, lesunya aktivitas jual beli tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk berbelanja, yang berdampak langsung pada para pedagang kecil di pasar tradisional.
BACA JUGA: Polemik Dualisme KAPP, Meki Mawipa: Gubernur Tidak Urus!
DPR Papua Tengah Siap Tindak Lanjut, Libatkan Dinas Terkait
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konstituen, Diben menegaskan bahwa DPR Papua Tengah akan segera menugaskan komisi terkait untuk mengundang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk melakukan sidak ke pasar-pasar bersama dinas teknis, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya daya beli, termasuk potensi inflasi daerah dan harga-harga kebutuhan pokok.
“Kami perlu pastikan apakah benar terjadi inflasi dan apa penyebab menurunnya daya beli. Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kami dipilih rakyat, dan jika rakyat mengalami kesulitan ekonomi, itu adalah keprihatinan kami,” tegasnya.
Diben juga menekankan bahwa APBD 2025 telah disahkan, sehingga seharusnya pemerintah daerah sudah dapat menjalankan program-program pembangunan dan belanja publik.
Ia juga menyoroti bahwa selain persoalan ekonomi, Papua Tengah masih menghadapi konflik sosial dan keamanan, yang semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai DPR Papua Tengah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Kami harus bersikap tegas dan memastikan pemerintah provinsi bekerja sesuai amanat anggaran dan kebutuhan rakyat,” ujar Diben.
Kritik Tajam dari Mendagri Tito Karnavian
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 26 Mei 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritik keras rendahnya realisasi belanja daerah di Papua Tengah. Dalam rapat yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Tito menyampaikan bahwa hingga Mei 2025, realisasi pendapatan Papua Tengah mencapai 48%, namun belanja daerah baru menyentuh angka 9%.
“Pendapatannya hampir 50%, luar biasa. Tapi belanjanya baru 9%. Artinya uangnya disimpan di bank, tidak menggerakkan ekonomi daerah,” kata Tito dengan nada serius.
Ia menegaskan bahwa belanja daerah adalah instrumen vital untuk menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan serta stunting.
BACA JUGA: Ini Pesan Khusus Meki Nawipa kepada Bupati Mimika dan Puncak
Mendagri Tegaskan Tanggung Jawab Kepala Daerah
Tito juga secara langsung menyebut Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, agar segera mengambil langkah konkret. Ia menilai bahwa dengan latar belakang sebagai mantan bupati dan lulusan luar negeri, Gubernur Meki seharusnya mampu mengelola anggaran dengan efektif.
“Jangan hanya kumpulkan uang, tapi tidak dibelanjakan untuk rakyat. Kalau bulan Mei saja belanjanya baru 9%, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa naik?” tambah Tito.
Ia mengingatkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah.
“Kalau inflasi terkendali dan ekonomi tumbuh, berarti daerah bergerak maju. Tapi kalau belanja publik stagnan, pembangunan mandek. Ini tanggung jawab kepala daerah,” tegasnya. (*)
