Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah mengelar rapat koordinasi dalam rangka pemenuhan dan penyelarasan data statistik bidang perekonomian, di sebuah hotel di kelurahan Kalibobo, Nabire, Papua Tengah, Kamis (13/2/2024). DETAKPAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah mengelar rapat koordinasi dalam rangka pemenuhan dan penyelarasan data statistik bidang perekonomian, di sebuah hotel di kelurahan Kalibobo, Nabire, Papua Tengah, Kamis (13/2/2024).
Rapat koordinasi dilaksanakan guna menyamakan data statistik sektoral bidang ekonomi di 8 kabupaten agar terwujud Papua Tengah satu data.
Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber dari Bapperida dan BPS Kabupaten Nabire dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Herman Kayame yang ditandai dengan penabuhan tifa.
BACA JUGA: 2 Polisi di Nabire Dibekuk Miliki Narkotika Jenis Sabu, Ini Kata Kasat Narkoba
Herman Kayame mengatakan sektor ekonomi sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Sehingga koordinasi antara pemerintah dan Badan Pusat Statistik memegang peranan penting.
“Kegiatan ini sangat baik, walaupun Pemda punya data tapi negara ini percaya datanya statistik, makanya koordinasi ini sangat penting,” kata Herman.
Dikatakan, Papua Tengah merupakan Daerah Otonom Baru, sehingga mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat terutama dalam hal inflasi.
“Sekarang Papua Tengah sudah berdiri sendiri, makanya di sektor ekonomi ini penting diketahui tentang perkembangan ekonomi bukan hanya di Kabupaten Nabire dan Mimika tapi di 6 kabupaten yang lain,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya Marthen Erari mengatakan data yang akurat dapat meyakinkan pemerintah pusat dalam memberikan dukungan dalam bentuk program dan pendanaan.
BACA JUGA: Penetapan Gubernur dan Wagub Terpilih Papua Tengah, Anwar Damanik: Semoga Lancar Hingga Pelantikan
“Orang pusat sering mengatakan bahwa kami tidak bisa beli kucing dalam karung, artinya tidak ada data berarti tidak bisa pemenuhan kebutuhan, apa yang kami inginkan,” kata Marten.
Marten berharap dengan dilaksakan kegiatan ini, data statistik sektoral bidang perekonomian dapat disepakati guna menunjang perencanaan pembangunan.
“Yang kedua, kami menetapkan penanggung jawab dari data sektoral statistik bidang ekonomi ini, OPD mana sebagai penanggung jawab yang menyimpan data itu agar kita menuju satu data,” pungkasnya. (*)
