Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. DETAKPAPUA.COM, JAYAPURA – Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang kini menjadi Menteri HAM menegaskan dirinya tidak menjadi menteri karena selama ini menjadi oposisi pemerintah.
Natalius Pigai dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Tidak, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika,” kata Pigai di rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Sebagai menteri yang berlatar belakang aktivis, Pigai mengklaim, memiliki kompetensi dan keahlian sebagai Menteri HAM.
BACA JUGA: Pasca-dilantik, Natalius Pigai Beberkan Perbedaan Tugas Kementerian HAM dan Komnas HAM
Ia juga mengklaim, dari semua menteri di Kabinet Prabowo Subianto, hanya dirinya dan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang berasal dari lapangan.
“Kalau bapak melihat semua menteri. Kami dua lah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami. Kami memiliki kompetensi skill knowledge dan juga attitude,” ujarnya.
Selain itu, Pigai mengaku bangga lantaran mendapat serangan atas pernyataannya yang meminta anggaran Rp 20 triliun. Adapun anggaran ini salah satunya untuk membangun Universitas HAM.
Sebab, Pigai mengatakan dirinya ingin membuat terobosan besar untuk mengangkat hak asasi manusia menjadi salah satu masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini.
“Jadi itu sebenernya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenernya bagi kami pembela HAM, hal yang biasa-biasa saja,” tuturnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
